Polemik Bandara IMIP Kembali Menguat di Ruang Publik

Keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kembali menjadi sorotan publik. Bandara yang telah beroperasi sejak 2014 ini memicu polemik nasional setelah disebut-sebut  tidak  memiliki  perangkat  negara  dan  dianggap beroperasi tanpa pengawasan resmi, DPR perlu:

a.      Meminta Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap status perizinan, standar keselamatan penerbangan, operasional bandara, serta memastikan keberadaan personel otoritas penerbangan sebagaimana diwajibkan untuk bandara khusus;

b.    Mendorong Kementerian Perhubungan menertibkan seluruh bandara khusus atau private airstrip milik perusahaan melalui inspeksi berkala, kehadiran otoritas negara, dan penerapan standar operasi yang wajib dipenuhi setiap operator;

c.       Mendorong Pemerintah menghadirkan perangkat negara di bandara tersebut, termasuk petugas TNI-Polri, Bea Cukai, dan Imigrasi untuk menjamin pengawasan terhadap aktivitas keluar- masuk orang dan barang, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja asing (TKA) dan aktivitas industri strategis;

d.      Meminta Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan seluruh aktivitas perlintasan orang melalui bandara dilakukan sesuai prosedur keimigrasian, termasuk pemeriksaan dokumen, pengawasan TKA, serta pencegahan potensi pelanggaran hukum keimigrasian;

e.  Mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperketat pengawasan alur logistik, mencegah potensi penyelundupan, pelanggaran kepabeanan, atau pengiriman barang berisiko tinggi melalui fasilitas bandara;

f.        Meminta TNI dan Polri meningkatkan pengawasan keamanan di kawasan industri Morowali, memastikan bandara tidak digunakan untuk aktivitas yang mengancam keamanan nasional, serta menegakkan aturan mengenai pengamanan objek vital industri;

g.      Meminta Pemerintah memastikan transparansi hasil audit dan investigasi kepada publik serta menjamin bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

h.   Mendorong Pemerintah menyusun mekanisme pengawasan terpadu di kawasan industri strategis seperti IMIP, melibatkan Kemenhub, Kemenkumham, Kemenkeu, TNI-Polri, dan pemda untuk  memastikan  seluruh  kegiatan  operasional  bandara berjalan sesuai regulasi negara. (MDS)