Mitigasi Terpadu Dibutuhkan Menyusul Letusan Gunung Semeru

Gunung Semeru kembali meletus dengan guguran awan panas yang mencapai kawasan Gladak Perak, memicu kepanikan warga, gangguan lalu lintas, dan penghentian aktivitas di area rawan. Situasi ini menegaskan perlunya penanganan terpadu lintaskementerian/lembaga untuk memastikan mitigasi bencana yang lebih cepat, aman, dan berbasis data, DPR perlu: 

a. Mendorong Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memperbaharui dan menetapkan regulasi teknis terkait zona bahaya dan jalur aman di sekitar Gunung Semeru, termasuk penetapan radius minimum pengungsian berbasis kajian geologi dan letusan terkini; 

b. Mendorong Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Lumajang untuk memperkuat pelayanan publik darurat melalui pembangunan pos pengungsian dan fasilitas kesehatan sementara yang telah dilengkapi data dan aset siap pakai untuk tanggap letusan vulkanik; 

c. Meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama BNPB menyediakan sistem data dan informasi publik yang real-time dan terintegrasi, termasuk peta jalur evakuasi, aliran awan panas, serta titik rawan agar masyarakat mendapatkan peringatan dini secara cepat dan dapat memutus rantai risiko; 

d. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait melakukan audit keamanan aset infrastruktur kritis seperti Jembatan Gladak Perak terhadap lanjutannya dampak letusan dan aliran lahar, serta mengalokasikan anggaran khusus pemulihan dan mitigasi agar jalur vital dapat segera difungsikan kembali. (RAN)