Target Pertumbuhan 5,4 Persen pada 2026

Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen menghadapi tantangan berupa struktur belanja negara yang dinilai kurang menyokong sektor riil, seperti manufaktur. Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, mengatakan alokasi belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang naik hampir lima kali lipat dari Rp71 triliun pada 2025 belum siap menjadi motor pertumbuhan ekonomi karena realisasi anggarannya masih rendah, DPR perlu:  

a. Mendorong pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan reorientasi alokasi belanja ke sektor produktif, serta memastikan sebagian belanja negara lebih banyak diarahkan ke sektor riil, seperti manufaktur, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, dan infrastruktur produktif yang mempunyai efek domino (multiplier effect) tinggi terhadap perekonomian; 

b. Mendorong pemerintah melakukan percepatan kesiapan dan realisasi program MBG dengan meningkatkan kapasitas pelaksanaan, mulai dari rantai pasok pangan lokal hingga distribusi di sekolah agar anggaran MBG benar-benar menggerakkan ekonomi daerah; 

c. Meminta pemerintah untuk mendorong industrialisasi pertanian dan pangan dengan menjadikan MBG sebagai pemicu tumbuhnya industri pengolahan pangan dan logistik nasional, bukan hanya belanja konsumsi; 

d. Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekspor; 

e. Mendorong pemerintah memperbaiki kualitas perencanaan dan monitoring anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan memastikan setiap rupiah anggaran memiliki indikator output dan outcome yang terukur, agar belanja negara tepat sasaran; 

f. Berkomitmen untuk mengawasi realisasi MBG agar tidak seret, memastikan program ini benar-benar memberi efek ekonomi nyata, terutama pada petani, peternak, dan pelaku usaha kecil; 

g. Menyampaikan komitmen agar dapat meninjau kembali proporsi belanja APBN agar tidak terlalu berat ke program konsumtif, melainkan memberi porsi lebih besar pada sektor produktif, serta mengawasi realisasi APBN agar efisien dan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,4 persen. (GAT)