Berdasarkan Data Susenas BPS catat 4,2 juta anak usia 6–18 tahun tidak sekolah

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 4,2 juta anak usia 6–18 tahun tidak sekolah. Di sisi lain, angka putus sekolah juga terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, DPR perlu:

a. Mendorong pemerintah agar mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih berpihak kepada anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dengan fokus pada program afirmatif dan intervensi langsung yang menyentuh kebutuhan dasar mereka;

b. Mendorong pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun secara menyeluruh dan konsisten, termasuk melakukan penelusuran aktif terhadap anak-anak yang belum atau tidak lagi bersekolah agar bisa dikembalikan ke bangku pendidikan;

c. Mendorong pemerintah memperluas dan memperkuat akses terhadap pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah terbuka, dan rumah belajar sebagai alternatif pendidikan yang setara bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal karena hambatan sosial, ekonomi, atau geografis;

d. Meminta pemerintah membangun sistem deteksi dini terhadap siswa yang berisiko putus sekolah melalui pemantauan absensi, capaian belajar, dan kondisi sosial, serta menyediakan intervensi dini seperti konseling, pendampingan, dan dukungan psikososial di sekolah-sekolah;

e. Mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera menyusun regulasi khusus yang mengatur pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah secara nasional, agar ada dasar hukum kuat untuk integrasi program dan perlindungan hak pendidikan anak;

f. Meminta pemerintah membangun sistem data pendidikan yang terintegrasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial (Kemensos), BPS, dan Pemda agar intervensi terhadap anak tidak sekolah dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tidak saling tumpang tindih.