Semua Saham BUMN akan Masuk Danantara

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menyampaikan semua BUMN akan masuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada akhir Maret 2025. Kementerian BUMN saat ini tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur inbreng atau pengalihan seluruh saham perusahaan BUMN ke BPI Danantara, DPR perlu; 

a. Meminta Kementerian BUMN untuk menjelaskan secara transparan mengenai skema, tujuan, dan dampak masuknya seluruh BUMN ke dalam BPI Danantara, terutama terkait dengan tata kelola, dan keberlanjutan bisnis masing-masing BUMN; 

b. Meminta Kementerian BUMN menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu kinerja BUMN strategis, terutama yang bergerak di sektor energi, pangan, infrastruktur, dan keuangan, serta memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Kementerian BUMN dengan BPI Danantara dalam mengelola aset dan investasi BUMN; 

c. Mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengawasi tata kelola investasi dan alokasi modal di bawah BPI Danantara agar tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak merugikan negara, menjamin bahwa kebijakan ini tidak membebani APBN dan tetap sejalan dengan prinsip pengelolaan fiskal yang sehat, serta melakukan kajian mendalam terkait dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap stabilitas ekonomi dan investasi nasional; 

d. Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Mengawal proses masuknya BUMN ke dalam BPI Danantara guna memastikan tidak ada praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau potensi penyimpangan dalam pengelolaan investasi, serta melakukan audit berkala terhadap BPI Danantara untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; 

e. Meminta Pemerintah untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan BUMN dalam BPI Danantara, termasuk bagaimana pembagian kewenangan, pengawasan, dan pelaporan keuangan akan dilakukan, serta memastikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik, terutama bagi BUMN yang memiliki peran besar dalam pelayanan masyarakat. (FAJ)