46 persen penerima bantuan sosial (bansos) atau bansos tidak tepat sasaran

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut sebanyak 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) atau bansos tidak tepat sasaran, DPR perlu:

a. Meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencermati secara mendalam terkait laporan 46 persen bansos yang tidak tepat sasaran tersebut, serta mendorong Kemensos melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor atau hambatan yang menyebabkan program bansos tidak tepat sasaran agar dapat segera dilakukan upaya perbaikan dan penyelesaian dari permasalahan tersebut;

b. Mendorong Kemensos menjelaskan secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bansos yang tidak tepat sasaran tersebut secara transparan kepada masyarakat, dan berkomitmen agar ke depannya tidak ada lagi penyaluran dana yang tidak tepat sasaran;

c. Meminta Kemensos untuk memperbaiki dan selalu memperbaharui data penerima bantuan dalam program-program Kemensos secara berkala dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar data tersebut sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sehingga ke depannya, program-program Kemensos yang berkaitan dengan pemberian bansos dapat tersalurkan tepat sasaran dan membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat miskin atau kurang mampu;

d. Mendorong Kemensos segera menyalurkan bansos kepada target bansos yang seharusnya menerima tetapi belum mendapatkan bansos karena adanya target yang tidak tepat sasaran tersebut;

e. Menyampaikan komitmen bahwa DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos kepada seluruh masyarakat, sehingga pelaksanaan anggaran Kemensos pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat;

f. Mengimbau seluruh masyarakat untuk memberitahukan secara jujur ​​dan turut melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengetahui atau merasa menerima bantuan yang tidak sesuai dengan data penerima bantuan.