Rendahanya angka partisipasi anak papua dalam pendidikan tinggi

Tingkat partisipasi yang rendah dalam pendidikan tinggi di kalangan anak Papua menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan perlu segera ditangani. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (LL Dikti wilayah XIV) Papua mencatat terdapat 11 persen partisipasi anak Papua mengenyam pendidikan tinggi (PT), sementara 89 persen belum menempuh pendidikan di perguruan tinggi, DPR perlu;

a. Meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengimplementasikan program beasiswa khusus yang ditujukan untuk anak Papua, termasuk beasiswa penuh atau beasiswa dengan syarat-syarat tertentu dengan memperhitungkan latar belakang ekonomi dan sosial mereka;

b. Meminta Kemendikbudristek meningkatkan akses fisik terhadap institusi pendidikan tinggi di daerah Papua, termasuk pembangunan kampus atau universitas di wilayah yang terpencil dan menyediakan transportasi yang terjangkau bagi mahasiswa dari wilayah terpencil;

c. Meminta Kemendikbudristek bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua untuk mendukung program persiapan dan pembinaan yang ditujukan untuk siswa Papua yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, seperti program persiapan tes masuk perguruan tinggi (TPA, TOEFL, dll) dan program mentoring;

d. Mendorong Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum yang relevan dengan menyesuaikan kebutuhan dan konteks masyarakat Papua, termasuk pengembangan program studi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut, seperti pendidikan kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan kebudayaan lokal; 

e. Mendorong Kemendikbud meningkatkan pengadaan fasilitas dan sarana prasarana di perguruan tinggi di Papua, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif;

f. Mendorong  Kemendikbudristek bekerjasama dengan  Pemda Papua mengembangkan program pendukung akademik dan finansial yang ditujukan untuk mahasiswa Papua, seperti bimbingan akademik, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan kesehatan mental;

g. Mendorong pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga donor untuk mendukung program-program pendidikan tinggi di Papua, termasuk penyediaan dana beasiswa, pengembangan infrastruktur, dan pelatihan tenaga pengajar;

h. Mendorong pemerintah meningkatkan penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat di Papua tentang pentingnya pendidikan tinggi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan daerah mereka.