Adanya perbedaan data terkait stunting antara SKI dan E-PPGBM

 Adanya perbedaan data terkait stunting antara hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Sistem Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), seperti tercatat oleh SKI terdapat 200.000 kasus stunting di provinsi Banten, sementara Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menyatakan hanya ada sekitar 2.600 anak stunting di provinsi tersebut, DPR perlu:

a. Mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi penyebab terjadinya perbedaan data stunting dari tiap lembaga atau instansi tersebut, seperti indikator yang ditetapkan untuk menghitung angka stunting maupun metode yang digunakan, serta segera menyamakan indikator yang digunakan dalam menghitung kasus stunting sehingga data yang didapat bisa sesuai dengan kondisi riil;

b. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemda berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengupayakan langkah integrasi data stunting di tiap wilayah di Indonesia, sehingga program pencegahan maupun penanganan terhadap kasus stunting bisa tepat sasaran;

c. Mendorong Pemerintah melakukan upaya yang dapat menurunkan kasus stunting di Indonesia secara konkret dan sesuai target, dengan terlebih dahulu memastikan pendataan dilakukan secara valid dan tepat, seperti melakukan pengukuran bayi di bawah lima tahun (balita) secara serentak untuk memetakan prevalensi stunting di Indonesia;

d. Mendorong Pemerintah agar berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Indonesia, sebab penurunan angka stunting menjadi prioritas dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, terutama jelang bonus demografi Indonesia pada tahun 2045.