Ombudsman Temukan Malaadministrasi Dalam Prosedur Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan

 

Ombudsman Republik Indonesia menemukan tindakan malaadministrasi dalam prosedur penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah, DPR perlu:

a.            Mendorong Ombudsman RI berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kepolisian untuk mengevaluasi secara mendalam dan mengusut tuntas temuan tindakan malaadministrasi prosedur bansos PKH tersebut, mengingat diketahui proses malaadministrasi terjadi pada proses verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena tidak ada musyawarah desa atau kelurahan pada tahapan awal pengusulan data penerima;

b.            Mendorong Kepolisian menindak tegas apabila ada oknum yang terbukti terlibat dalam malaadministrasi bansos PKH tersebut, mengingat verifikasi data yang dilakukan terkait penyaluran bansos PKH tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

c.             Mendorong Kemensos segera menangani hal tersebut secara cepat, sehingga penyaluran bansos PKH kepada masyarakat tidak terganggu dan terhambat akibat adanya malaadministrasi tersebut;

d.            Mendorong Kemensos berkomitmen untuk mengedepankan transparansi dan mengutamakan integritas dalam melakukan seluruh prosedur dan tahapan bansos PKH, sehingga ke depannya diharapkan tidak ada lagi tindakan malaadministrasi yang terjadi pada prosedur penyaluran bansos PKH;

e.            Mendorong Kemensos melakukan verifikasi data penerima secara berkala, mengingat hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses usulan data telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan memastikan data yang telah dikumpulkan diperbaiki sesuai dengan fakta riil di lapangan;

f.             Mendorong Ombudsman RI bersama Kemensos meningkatkan pengawasan terhadap prosedur penyaluran bansos PKH, serta menutup berbagai celah kecurangan dan penyelewengan, sehingga meminimalisir terjadinya kembali malaadministrasi bansos PKH yang merugikan masyarakat.

 

 

 

 

Peningkatan Jumlah Kasus DBD Disebabkan Fenomena El-Nino