Masyarakat di Pulau Kecil Rentan Terhadap Krisis Pangan

 Berdasarkan peliputan lapangan Harian Kompas, masyarakat di pulau-pulau kecil seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Mentawai di Sumatra Barat dan Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara paling rentan terdampak krisis pangan lantaran harga beras sebagai makanan pokok nasional berada pada level lebih mahal di banding wilayah lainnya, DPR perlu:

a. Mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya untuk meningkatkan produksi beras lokal di pulau-pulau kecil, seperti dengan memberikan bantuan teknis kepada petani setempat, termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi pertanian modern, penggunaan pupuk yang efisien, dan pengelolaan pertanian yang lebih baik, serta memastikan ketersediaan sumber daya, seperti lahan yang cocok dan infrastruktur pertanian yang memadai, agar petani lokal dapat meningkatkan produktivitas beras mereka;

b. Mendorong Pemerintah memberikan subsidi pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di pulau-pulau kecil tersebut, seperti bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan, sehingga mereka bisa membeli bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, maupun berupa voucher pangan yang memungkinkan penerima bisa memilih dan membeli bahan makanan yang mereka butuhkan dari toko-toko yang berpartisipasi dalam program ini;

c. Mendorong Kementan membuat program diversifikasi pangan dengan mendorong masyarakat di pulau-pulau kecil untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam memproduksi makanan pengganti beras, termasuk mengembangkan tanaman sumber karbohidrat alternatif seperti ubi, sagu, dan talas, serta menggalakkan konsumsi hasil perikanan lokal. Pemerintah perlu menggalakkan program ini melalui edukasi yang komprehensif, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang cukup tentang nilai gizi makanan lokal yang dapat menggantikan beras;

d. Mendorong Pemerintah menggenjot dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi di pulau-pulau kecil, termasuk perbaikan pelabuhan dan jalan, guna memastikan pengiriman bahan makanan menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya logistik yang tinggi;

e. Mendorong Pemerintah Pusat mengoptimalkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengatasi krisis pangan, yakni mencakup alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program-program pangan dan infrastruktur transportasi, pembentukan tim kerja bersama untuk merancang dan melaksanakan program dengan efisien, serta membentuk forum dialog antara pemangku kepentingan di pemerintah pusat dan daerah untuk berbagi ide dan pemikiran dalam mengatasi krisis pangan.