Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi dan Maluku Alami Kenaikan

Persentase penduduk miskin di Sulawesi dan Maluku justru naik ketika angka kemiskinan di wilayah lain Indonesia mengalami penurunan, sementara diketahui kedua provinsi tersebut merupakan wilayah pusat pengolahan nikel dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Data Profil Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023 menunjukkan, persentase penduduk miskin di Sulawesi mencapai 10,08 persen dari total populasinya, atau sebanyak 2,04 juta orang. Sulawesi mencatat tingkat kemiskinan tertinggi ketiga nasional setelah Maluku dan Papua (19,68 persen) serta Bali dan Nusa Tenggara (13,29 persen), DPR perlu:

a. Meminta Pemerintah melakukan intervensi terhadap kebijakan penggunaan tenaga kerja di perusahaan hilirisasi tambang di Sulawesi dan Maluku, dan mendorong Pemerintah untuk mendesak perusahaan hilirisasi tambang di kedua pulau tersebut untuk memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat;

b. Mendorong Pemerintah memastikan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah tersebut, salah satunya melalui dana corporate social responsibility (CSR), guna memastikan dampak positif dari investasi berlanjut dalam jangka panjang;

c. Mendorong Pemerintah memperhatikan aktivitas perekonomian di Pulau Sulawesi dan Maluku secara menyeluruh, jangan sampai pemerintah terlalu fokus pada penggenjotan hilirisasi tambang hingga melupakan potensi ekonomi lainnya yang dapat dioptimalkan, seperti di sektor perikanan dan pertanian. Pemerintah diharapkan terus mengembangkan potensi ekonomi lainnya yang ada di kedua Pulau tersebut;

d. Mendorong Pemerintah mendukung pengembangan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut melalui pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan dukungan keuangan agar masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam ekonomi lokal;

e. Mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing, mengingat melalui pelibatan masyarakat secara langsung, program pembangunan yang dicanangkan Pemda bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap daerah.