Terjadi Krisis Beras Di Provinsi NTT Sejak Dua Bulan Terakhir

Krisis beras terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak dua bulan terakhir hingga menembus Rp17000, hal itu disebabkan berkurangnya pengiriman beras dari luar daerah dan hasil panen padi tidak ideal di sejumlah sentra padi di NTT, DPR perlu:

a. Mendukung pemerintah optimalisasi penyaluran bantuan beras ke NTT sebagai solusi dalam jangka pendek untuk meredam lonjakan harga dan kekurangan pasokan beras;

b. Mendorong pemerintah mencari solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya permasalahan ini di kemudian hari, serta untuk mengantisipasi potensi krisis yang sama di daerah lain, mengingat pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat;

c. Mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Badan Usaha Logistik (Bulog) memberikan  perhatian khusus terhadap sejumlah daerah yang masih bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah, agar dipastikan distribusi bahan pangan tepat waktu dan jumlahnya mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat;

d. Mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) optimalisasi atur program lumbung pangan, khususnya di NTT dan berbagai daerah yang masih bergantung pada pasokan luar daerah serta melakukan evaluasi berkala terkait target dan hasil dari lumbung pangan;

e. Mendorong Kementan berkoordinasi dengan Bulog untuk menyusun solusi jangka menengah dan jangka panjang dalam menangani masalah lahan tani yang terendam banjir sehingga menyebabkan terjadinya gagal panen, mengingat masalah tersebut merupakan masalah yang terjadi berulang tiap tahun, sehingga diharapkan pemerintah dapat memperluas lahan pertanian di area-area strategis;

f. Mendorong Pemda NTT melakukan operasi pasar murah (OPM) selama Ramadan dan menjelang idulfitri sebab masih banyak masyarakat di pedesaan yang tidak tersentuh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pemerintah lainnya, sehingga dengan adanya OPM, diharapkan meringankan beban ekonomi masyarakat yang tergerus inflasi selama Ramadan dan jelang idulfitri;

g. Mendorong pemda dan masyarakat daerah menggali potensi pangan alternatif untuk dimanfaatkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok. (RA)