Kemendag Sebut Pemerintah Akan Kembali Impor Beras Sebanyak 500.000 ton

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa pemerintah telah sepakat membuka kembali opsi impor beras sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP), sebab stok CBP Badan Urusan Logistik (Bulog) yang harusnya 1,2 juta ton, sekarang hanya tersedia sekitar 300.000 ton, DPR perlu:

a. Mendorong Kemendag berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog untuk mengkaji kembali rencana tersebut, serta memberikan penjelasan secara detail dan komprehensif, yaitu bagaimana impor beras tersebut tidak merugikan petani dalam negeri, mengingat meskipun rencana impor beras tidak dilakukan dalam waktu dekat sebab saat ini memasuki masa panen raya, impor beras menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani dalam negeri;

b. Mendesak Kementan berkoordinasi dengan Bulog dan Kemendag untuk memperbaiki tata kelola beras dalam negeri, baik dari mulai penanaman bibit padi, produksi, lahan yang diperlukan hingga pendistribusian, mengingat sebelum melakukan kebijakan impor seharusnya Bulog mampu membaca situasi dan harga pasar guna mencegah dilakukannya impor beras dalam jumlah besar, terlebih menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber data utama di Indonesia, di tahun 2022 produksi beras nasional mencapai 32,07 juta ton atau setara dengan 54 juta ton gabah yang seharusnya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri;

c. Mendorong Kementan berkoordinasi dengan Bulog untuk menyusun solusi jangka menengah dan jangka panjang dalam menangani masalah lahan tani yang terendam banjir sehingga menghambat atau mengurangi produktivitas beras, mengingat masalah tersebut merupakan masalah yang terjadi berulang tiap tahun, sehingga diharapkan pemerintah dapat memperluas lahan pertanian di area-area strategis, khususnya untuk komoditas pokok seperti beras, sehingga kebutuhan beras dalam negeri tetap dapat terpenuhi tanpa harus dilakukannya impor;

d. Mendorong Kementan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk penentuan lahan tani bagi komoditas pokok, seperti beras, yang mengatur sejumlah aspek penting untuk menghasilkan padi dan beras yang berkualitas seperti luas lahan, kondisi lahan, kondisi tanah, dan lain-lain, sehingga dipastikan masalah-masalah seperti lahan tani terendam banjir maupun cuaca buruk tidak mempengaruhi secara signifikan hasil beras dalam negeri;

e. Mendorong Bulog mengevaluasi secara komprehensif mengenai penyerapan beras untuk CBP, mengingat diketahui pasokan CBP di tahun 2022 mencapai 1-1,2 juta ton, namun, dalam data realisasi pengadaan gabah beras per 5 Desember 2022, penyerapan Bulog hanya mencapai 954.462 ton. Diharapkan, kondisi riil saat ini sesuai dengan data yang telah dikoordinasikan dengan BPS, sehingga impor beras untuk CBP dapat kembali dipertimbangkan secara matang;

f. Mendorong Kementan berkoordinasi dengan Perum Bulog dan BPS memperbaiki skema penyerapan CBP di tahun 2023, serta memastikan, apabila beras impor nantinya tetap harus dilakukan, diharapkan jumlahnya dapat disesuaikan dengan stok riil beras dalam negeri dan tidak merugikan petani, serta penyaluran dan penyerapan beras impor tersebut diharapkan memiliki nilai manfaat yang tepat sasaran;

g. Mendorong Kementan dan Bulog menyusun langkah dan strategi untuk meningkatkan penyerapan CBP dari hasil beras dalam negeri di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, mengingat lahan sawah dan produksi beras di tahun 2022 yang sebenarnya mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, sehingga seharusnya penyerapan beras dapat lebih maksimal dan harus memiliki komitmen untuk meminimalisir ketergantungan terhadap impor beras;

h. Mendorong Satuan Tugas (Satgas) Pangan berkoordinasi dengan Bulog terus mengawasi dan berupaya mencegah adanya celah yang dapat menimbulkan terjadinya potensi penimbunan, penahanan atau pengurangan distribusi, penetapan harga di luar ketentuan, serta tindakan lain yang mengganggu ketersediaan pasokan, distribusi, dan stabilitas harga beras. (LA)