Pemerintah Sebut Realisasi Hutan Mangrove Baru Capai 10 Persen dari 600 Ribu Hektar Pada 2024

Pemerintah mengungkap bahwa realisasi rehabilitasi hutan mangrove baru tercapai 10 persen dari target 600 ribu hektar hingga 2024, DPR perlu:

a. Mendorong komitmen bersama baik pemerintah pusat, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta pemerintah daerah (Pemda) untuk merehabilitasi mangrove. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pemetaan daerah yang kondisi hutan bakaunya kritis dan segera melakukan pemulihan di lahan tersebut;

b. Mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama BGRM dan aparat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap hutan mangrove, khususnya hutan yang dalam kondisi baik saat ini, guna mencegah atau meminimalisir kerusakan baik yang ditimbulkan oleh alam maupun pengrusakan yang disengaja (oleh manusia);

c. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mempertimbangkan menyusun regulasi yang bertujuan melindungi hutan mangrove di lahan berstatus area penggunaan lain (APL), mengingat pembabatan hutan mangrove masih kerap terjadi dan kondisi tersebut menghambat keberhasilan rehabilitas mangrove;

d. Mendorong BRGM dan Pemda untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembabatan hutan mangrove, mengingat lahan mangrove memiliki peranan penting untuk melindungi wilayah pantai dan bila terjadi kerusakan dapat memunculkan masalah yang kompleks seperti rentan terkena abrasi dan kerusakan ekosistem;

e. Mengajak masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar daerah pesisir laut untuk bersama-sama menjaga hutan mangrove dan berupaya untuk memulihkan hutan mangrove yang rusak, mengingat tugas menjaga lingkungan tidak hanya tugas pemerintah tetapi tugas kita bersama.

(22 Juli 2022)