Lebih dari 100 Pemda Belum Sahkan APBD 2022

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan lebih dari 100 Pemerintah Daerah (Pemda) belum mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut berpotensi menyebabkan serapan anggaran Pemda menjadi terlambat sehingga pelayanan publik juga tidak maksimal, DPR perlu:

a. Mendorong Pemda yang belum menetapkan dan mengesahkan APBD Tahun 2022 untk segera menyelesaikan rancangan anggaran APBD 2022 sehingga dapat segera disahkan dan pelayanan publik dapat dilakukan secara maksimal;

b. Mendorong Kemendagri mengevaluasi dan meminta Pemda memberikan penjelasan ataupun indikator-indikator yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan rancangan anggaran APBD 2022 tersebut, dan mendorong Kemendagri untuk memberikan arahan, solusi, atau bantuan kepada Pemda yang masih mengalami hambatan untuk mengesahkan APBD 2022;

c. Mendorong Pemda segera melakukan kesepakatan rencana APBD 2022 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengingat tidak adanya kesepakatan dengan DPRD setempat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengesahan APBD menjadi terhambat;

d. Mendorong Pemda untuk aktif dan tertib dalam menetapkan APBD setiap tahunnya, mengingat pemerintah pusat melalui instrumen fiskal sudah memberikan dana insentif daerah agar Pemda lebih tertib dalam menetapkan APBD;

e. Mendorong Kemendagri memberikan tenggat waktu maksimal pengesahan APBD 2022, dan memberikan sanksi tegas pada daerah yang terlambat menetapkan APBD, mengingat keterlambatan pengesahan APBD merupakan persoalan yang terjadi berulang tiap tahun, dan apabila tidak ada aturan yang tegas, ada kesan Pemda cenderung tidak patuh terhadap aturan yang ada karena merasa bisa dinegosiasi;

f. Mendorong Pemda berkomitmen untuk segera mengesahkan APBD 2022 dan APBD di tahun-tahun mendatang, mengingat keterlambatan pengesahan APBD setiap tahunnya dapat menyebabkan serapan anggaran menjadi terlambat atau kualitas realisasinya menjadi rendah. Selain itu, DPR juga berharap ada peran kontrol dari pemerintah pusat juga masyarakat guna memastikan realisasi APBD dilakukan secara maksimal.

(18 Januari 2022)