Kemenaker Minta Perusahaan Berikan THR Maksimal H-7 Idul Fitri

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan seluruh perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal h-7 hari raya Idul Fitri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan  Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, DPR perlu:

a. Mendorong Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk  memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai peraturan  yang ditetapkan;

b. Meminta komitmen pengusaha untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini, roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai merangkak membaik;

c. Mendorong Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk  call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR;

d. Mendorong Kemenaker dan Dinas Kemenaker  mewajibkan pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya;

e. Mendorong Kemenaker dan Disnaker aktif melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, untuk mencari solusi bagi perusahaan untuk memenuhi lewajiban membayar THR;

f. Mendorong Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya;

g. Mendorong Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara.

(13 April 2021)