PPKM Jawa - Bali Berpotensi Tekan Perekonomian Nasional
Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali akan berpotensi menekan perekonomian nasional, pasalnya 16,2 juta usaha atau perusahaan berada di wilayah Jawa dan Bali yang juga merupakan daerah dengan penyumbang 60% pada PDB nasional, DPR perlu:
a. Mendorong Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengoptimalkan bantuan sosial tunai, program Kartu Prakerja, dan subsidi gaji kepada pekerja agar daya beli masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dapat terjaga;
b. Mendorong Pemerintah untuk menggunakan data yang akurat dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi dalam upaya mengoptimalkan penyaluran Bansos.
c. Mendorong Pemerintah untuk memberikan stimulus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti meneruskan dan memperluas jangkauan bantuan modal kerja bagi pelaku UMKM di tahun 2021 sehingga meringankan beban pengusaha agar mampu bertahan di masa yang tidak menentu seperti saat ini;
d. Mendorong Pemerintah untuk segera merealisasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa penyaluran kredit korporasi dengan bunga yang lebih rendah, karena saat ini bunga kredit 9-10% dirasakan cukup tinggi;
e. Mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak sampai kembali menggerus pelaku usaha, peritel, supplier, dan UMKM yang menitipkan produknya melalui gerai-gerai ritel dan mal.
f. Mendorong Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus menghimbau masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan mengawasinya agar dapat menekan penyebaran Covid-19 dan Indonesia segera keluar dari masa pandemi yang banyak memberi dampak buruk secara nasional ini.