Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mengalami Kerugian

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian pada tahun 2025 akibat konflik kepentingan dan beban penugasan dari pemerintah yang tidak diimbangi dengan dukungan pendanaan yang memadai. Dari 1.046 perusahaan milik negara dan afiliasinya, tercatat sekitar 52 persen mengalami kerugian. Buruknya kinerja sejumlah BUMN tersebut juga disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan dari dewan komisaris serta rendahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), DPR perlu: a. Meminta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan BUMN serta afiliasinya, mengingat 52 persen dari total 1.046 BUMN dan anak perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2025; b. Mendorong Pemerintah untuk memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) di seluruh BUMN, termasuk transparansi laporan keuangan, akuntabilitas manajemen, serta profesionalisme dalam pengangkatan direksi dan komisaris. Penempatan pejabat di jajaran BUMN harus berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja, bukan karena pertimbangan politik atau afiliasi tertentu; c. Meminta Pemerintah meninjau kembali kebijakan penugasan khusus kepada BUMN yang membebani keuangan perusahaan tanpa dukungan kompensasi atau skema pembiayaan yang jelas. Setiap penugasan seharusnya disertai analisis kelayakan ekonomi dan dampak fiskal, agar tidak menimbulkan kerugian struktural yang berulang dan menggerus nilai aset negara; d. Mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap BUMN yang menunjukkan tren kerugian signifikan;f. Meminta Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik atas kinerja BUMN, dengan menerapkan laporan kinerja tahunan yang mudah diakses masyarakat serta mekanisme pengawasan bersama agar BUMN kembali pada tujuan utama yaitu memberikan manfaat ekonomi, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan. (RAN)