Angka Kekurangan Rumah di Indonesia Besar

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengungkapkan angka kekurangan rumah atau backlog perumahan di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data terbaru, tercatat 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah, sementara 26 juta keluarga lainnya tinggal di hunian yang tidak layak huni, DPR perlu: 

a. Meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan pemetaan ulang kebutuhan perumahan nasional dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan tingkat daya beli masyarakat; 

b. Meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR untuk meninjau ulang skema subsidi bunga KPR dan bantuan uang muka (FLPP, Tapera, dan BP2BT) agar lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran; 

c. Mendorong Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penataan kebijakan perumahan nasional, terutama terkait ketersediaan lahan, legalitas aset, dan percepatan perizinan pembangunan rumah rakyat; 

d. Mendorong Pemerintah memperkuat program “Satu Juta Rumah” dan “Rumah Bersubsidi” dengan menyesuaikan mekanisme pembiayaan agar lebih inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja informal, dan masyarakat pedesaan yang kesulitan mengakses fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional; 

e. Meminta Pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) nasional penurunan backlog perumahan dengan target capaian tahunan yang terukur, berbasis data kebutuhan aktual dan proyeksi pertumbuhan penduduk, agar arah kebijakan pembangunan perumahan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. (NNA)