Rencana Akuisisi Kapal Induk Ringan Italia ITS Giuseppe Garibaldi

Rencana akuisisi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atas kapal induk ringan Italia ITS Giuseppe Garibaldi berpotensi menghadapi kendala. Italia mewajibkan pembelian kapal bekas tersebut beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, termasuk teknologi sentral komando yang bukan terkini serta 30 jet tempur AV-8B Harrier II VTOL/STOVL (Vertical/Short Take-Off and Landing) sebagai bagian dari kesepakatan. Persyaratan itu jelas akan menjadi kendala karena akan terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit di tengah sempitnya ruang gerak anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), DPR perlu:

a. Meminta Kemenhan untuk melakukan kajian menyeluruh terkait manfaat strategis, operasional, dan diplomatik atas rencana akuisisi kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi, termasuk relevansi penggunaannya dengan doktrin pertahanan maritim Indonesia saat ini dan proyeksi ke depan; 

b. Mendorong Kemenhan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan skema pembiayaan akuisisi tidak menimbulkan pembengkakan anggaran yang membebani APBN, serta menjamin program prioritas pertahanan lain tetap berjalan; 

c. Mendorong Kemenhan bersama Panglima TNI untuk melakukan negosiasi ulang dengan pihak Italia, termasuk opsi pemisahan (decoupling) pembelian kapal dari perangkat tambahan yang tidak relevan atau sudah usang, agar Indonesia hanya menanggung biaya sesuai kebutuhan strategis; 

d. Mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga realisasi, guna mencegah inefisiensi dan kerugian negara; 

e. Mendorong pemerintah untuk menyiapkan alternatif penguatan kekuatan laut melalui opsi lain, seperti pengadaan kapal induk helikopter modern (LHD/LPD), kapal perusak pengendali udara (air-defense destroyer), atau peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk mengembangkan platform strategis serupa di masa depan. (MRT)