Implementasi MBG Dinilai Belum Optimal
Permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih kerap terjadi dalam
implementasinya hingga hari ini, seperti pengolahan makanan yang dinilai kurang
sesuai standar, keracunan, kurangnya pengawasan terhadap distribusi makanan,
dana, dan permasalahan lainnya, DPR perlu:
a. Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi secara komprehensif dan berkala
implementasi program MBG yang telah berjalan selama ini, serta
mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi agar ke
depannya dapat diberikan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai
permasalahan tersebut;
b. Mendorong Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
(Pemda) untuk membenahi Standard Operating Procedure (SOP) ataupun
petunjuk teknis (juknis) dari pelaksanaan program MBG, termasuk perihal
prosedur respons darurat, guna memastikan tidak ada celah bagi mitra
program MBG dalam mencari keuntungan ketika membantu pelaksanaan
program ini, dan memastikan kesiapan aturan yang matang dalam
implementasi program MBG;
c. Mendorong pemerintah menjamin besaran dana yang dialokasikan untuk
program MBG sudah sejalan lurus dengan peningkatan kualitas kesehatan
penerima manfaat MBG, mengingat salah satu tujuan dari program MBG ini
adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi
anak-anak di Indonesia;
d. Mendorong pemerintah melakukan audit terhadap mitra penyedia makanan,
baik audit dari proses produksi, pengemasan, dan distribusi makanan ke
sekolah, hingga kewajiban untuk mematuhi standar keamanan dan produksi
makanan yang sudah ditetapkan;
e. Mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasokan
makanan yang akan dikonsumsi, yaitu dengan menguji kualitas bahan pangan
yang digunakan, serta memastikan pengelolaan dan penyimpanan bahan
pangan wajib mematuhi standar higienitas;
f. Mendorong pemerintah memastikan distribusi makanan program MBG ke
sekolah-sekolah sampai tepat waktu, serta memastikan menu yang disajikan
memenuhi standar kebutuhan gizi tumbuh kembang anak. (TNS)