Program makan bergizi gratis berpotensi menciptakan skandal besar dalam pengelolaan anggaran negara

 Program makan bergizi gratis berpotensi menciptakan skandal besar dalam pengelolaan anggaran negara. Meskipun bertujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di sekolah, skema sentralisasi dalam distribusi program ini justru membawa risiko besar terhadap potensi korupsi dan pemborosan. Direktorat Kebijakan Publik Celios, Wahyudi Askar, menekankan bahwa bila penyaluran makan bergizi tetap dilakukan secara terpusat, potensi kebocoran anggaran akan semakin besar, DPR perlu:

a. Meminta Pemerintah mengkaji ulang skema sentralisasi program makan bergizi gratis yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi yang tinggi, dan mempertimbangkan penerapan sistem desentralisasi yang lebih efisien dalam pengelolaan dan distribusi anggaran, sehingga dana dapat langsung diterima dan dikelola oleh sekolah-sekolah di daerah;

b. Meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan transfer anggaran langsung ke sekolah-sekolah yang terdaftar dalam program makan bergizi gratis, guna meminimalisasi peran pihak ketiga yang tidak perlu dan mengurangi potensi kebocoran anggaran;

c. Mendorong pemerintah untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dalam implementasi program makan bergizi gratis, dengan mengutamakan pengawasan berbasis desentralisasi yang melibatkan pihak lokal seperti sekolah, UMKM, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta memastikan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran;

d. Meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memberikan pelatihan kepada sekolah-sekolah dalam mengelola dana program makan bergizi gratis, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif;

e. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau secara ketat implementasi program ini dan melakukan audit anggaran secara berkala, agar proses distribusi anggaran dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa tidak ada penyelewengan yang merugikan negara;

f. Mendorong pemerintah melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme program makan bergizi gratis, agar partisipasi masyarakat dalam mengawasi program ini dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.