Pemerintah berencana menerapkan program pensiun wajib tambahan

 Pemerintah berencana menerapkan program pensiun wajib tambahan, hal tersebut menuai polemik di ruang publik dan gelombang penolakan dari masyarakat, DPR perlu:

a. Meminta Pemerintah untuk menjelaskan skema dan ketentuan progam pensiun wajib tambahan secara terang dan transparan;

b. Meminta Pemerintah agar memperhitungkan dan menganalisis dampak program yang sifatnya adalah menarik dana dari masyarakat, terlebih saat ini tengah terjadi tren penurunan daya beli dan jumlah masyarakat kelas menengah;

c. Menyampaikan kepada Pemerintah agar dalam mengeluarkan kebijakan yang menarik dana masyarkat untuk benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah faktor krusial seperti konteks upah saat ini yang tidak berbanding lurus denangan kenaikan bahan pokok, tingginya PHK khususnya disektor industri dan tekstil, hingga deflasi sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan ekonomi masyarakat khususnya kelas menengah;

d. Mendorong Pemerintah agar memfokuskan perbaikan, peningkatan, sinkronasi dan penguatan layanan dari progam-program pengelolaan pensiun yang sudah ada melalui manajerial yang transparan, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum terhadap oknum yang melakukan kecurangan guna meminimalisir adanya praktik korupsi terhadap dana pensiun masyarakat.