Kemendagri sebut 7-16 persen masyarakat Indonesia rentan terhadap kelaparan

 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan sebanyak 7 hingga 16 persen masyarakat Indonesia masih rentan terhadap kelaparan. Merujuk pada jumlah penduduk yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia mencapai 281.603.800 jiwa per Juni 2024. Artinya, diperkirakan sebanyak 19,71 juta hingga 45,05 juta jiwa masyarakat Indonesia rentan terhadap risiko kelaparan, DPR perlu:

a. Meminta Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat program ketahanan pangan nasional, termasuk peningkatan produksi pangan lokal dan distribusi yang adil ke seluruh pelosok negeri;

b. Mendorong Kementan mengimplementasikan program ketahanan pangan di daerah-daerah rawan kelaparan melalui diversifikasi tanaman pangan lokal dan pemberdayaan petani lokal;

c. Meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperluas cakupan dan efektivitas program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) agar menjangkau seluruh masyarakat yang rentan terhadap kelaparan;

d. Mendorong Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan nasional;

e. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengintensifkan edukasi dan kampanye tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memanfaatkan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat;

f. Mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pangan, termasuk distribusi bantuan dan pengelolaan cadangan pangan nasional;

g. Meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk secara rutin memantau dan melaporkan kondisi kerawanan pangan di Indonesia, serta menyediakan data yang akurat untuk dasar pengambilan kebijakan;

h. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan kerentanan pangan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.