Polemik Sistem PPDB yang Belum Berkeadilan
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, ditemukan jumlah anak tidak sekolah (ATS) yang masih tinggi. Berdasarkan data BPS 2023, ATS masih ditemukan di tiap jenjang, SD sebanyak 0,67 persen, SMP 6,93 persen, dan SMA/SMK 21,61 persen. Jika dikalkulasi, JPPI mengestimasi populasi ATS ini mencapai 3 juta lebih, DPR perlu:
a. Meminta pemerintah melakukan evaluasi kembali terhadap sistem zonasi agar lebih adil dan inklusif, dengan mempertimbangkan jumlah sekolah yang tersedia di setiap zona dan kapasitas atau daya tampung masing-masing sekolah. Dalam hal ini pemerintah perlu memastikan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi orang tua dan siswa yang merasa dirugikan;
b. Mendorong pemerintah meningkatkan program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa yang kurang mampu agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta jika tidak lolos di sekolah negeri. Dalam hal ini, pemerintah juga diharapkan melakukan kerja sama dengan sekolah swasta untuk memberikan keringanan biaya atau subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu;
c. Mendorong pemerintah membangun dan kembangkan lebih banyak sekolah negeri di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan agar dapat menampung lebih banyak siswa. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan fasilitas di sekolah-sekolah negeri yang ada agar bisa bersaing dengan sekolah swasta dan menarik minat lebih banyak siswa;
d. Mendorong pemerintah menyediakan program remedial atau kelas tambahan bagi siswa yang tidak lolos PPDB untuk meningkatkan peluang mereka di tahun berikutnya, serta mengembangkan program pendidikan alternatif seperti sekolah kejar paket, homeschooling yang terakreditasi, dan pembelajaran online yang terjangkau;
e. Mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam mendukung pendidikan anak-anak. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh mindset di tengah masyarakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang perlu menjadi prioritas.