Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133, Yudha Sakti kontak tembak dengan KKB di Kabupaten Maybrat

Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133, Yudha Sakti, terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya pada hari Selasa (25/6/2024) yang terjadi ketika pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang melakukan patroli rutin di wilayah tersebut, DPR perlu:

a. Mendorong aparat TNI dan Polri untuk terus melakukan patroli dan meningkatkan kesiagaan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan KKB berkelanjutan di daerah tersebut, serta memastikan situasi keamanan di wilayah sekitar tempat terjadinya aksi tembak tersebut, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat setempat;

b. Mendorong TNI-Polri segera menelusuri dan mengusut tuntas aksi KKB, serta memberikan sanksi kepada KKB, sebab telah ditemukan beberapa senjata api rakitan dan amunisi yang digunakan oleh KKB, dan berbagai atribut yang menunjukkan identitas kelompok kriminal tersebut;

c. Mendorong TNI-Polri meningkatkan operasi penegakkan hukum terhadap KKB sebagai bentuk untuk menyikapi aksi-aksi KKB yang kerap terjadi berulang, dan makin beringas, dikarenakan aksi tersebut bukan hanya membahayakan aparatur Polri dan TNI, tapi juga masyarakat sipil, dan menyampaikan agar TNI-Polri tidak salah sasaran dalam melakukan operasi-operasi penindakan terhadap KKB Papua;

d. Mendorong pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), dan TNI-Polri serius dalam menyikapi aksi-aksi KKB, agar ke depannya aksi KKB dapat dicegah, diminimalisir, hingga zero action, sehingga tidak lagi membahayakan masyarakat sekitar;

e. Mendorong Pemerintah Pusat, Pemda, dan TNI-Polri untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan aksi KKB masih terus terjadi, agar dapat ditentukan langkah, strategi jangka panjang maupun kebijakan untuk mencegah dan menindak aksi-aksi yang dilakukan KKB;

f. Mendorong Pemerintah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk membangun dialog dan memperkuat nilai-nilai kebhinekaan serta persatuan di Papua;

g. Mendorong Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemda untuk menyusun program yang bisa memberdayakan masyarakat di Papua, seperti melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga masyarakat Papua dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di daerah mereka, mengingat hal tersebut merupakan kunci penting dalam upaya menciptakan kedamaian di Papua.