Peningkatan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia

 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan saat ini angka kemiskinan mencapai 9,36% padahal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah 6,5-7,5%. Sementara kemiskinan ekstrem saat ini 1,12% sedangkan target pemerintah pada tahun 2024 adalah nol kemiskinan ekstrem, DPR perlu:

a. Mendorong pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh mulai dari target, pengalokasian dana, hingga implementasi dan pengawasan terhadap program pengentasan kemiskinan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mengentasan kemiskinan di penghujung masa pemerintahan periode 2019-2024;

b. Mendorong pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) memetakan kembali angka kemiskinan masing-masing daerah dan mengklasifikasikan permasalahan yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di tiap-tiap daerah, serta mengkaji strategi pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah;

c. Mendorong pemerintah memetakan daerah yang paling terbelakang atau tingkat kemiskinan dan tidak sejahtera cukup tinggi, serta mengkaji penyebab kemiskinan ekstrem terjadi untuk selanjutnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada daerah tersebut;

d. Mendorong pemerintah memetakan kembali jumlah layanan dan infrastruktur dasar, seperti akses kesehatan, pendidikan, hingga jangkauan terhadap lapangan pekerjaan dan tingkat harga bahan pokok di tiap daerah untuk mengoptimalkan upaya peningkatan dan pengoptimalan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya yang tergolong miskin dan rentan miskin ekstrem;

e. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi bersama Pemda dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk terus melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos sebagai data induk yang menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial maupun pendidikan, sehingga diharapkan bantuan yang dikeluarkan pemerintah dapat efektif meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.