Kendala Pendistribusian Bansos Pemerintah

Sejumlah daerah masih mengalami kendala dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, baik Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) maupun Program Keluarga Harapan (PKH), seperti yang terjadi di Surakarta, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, Rantau Prapat di Sumatra Utara, dan sejumlah daerah lainnya. Utamanya, kendala tersebut disebabkan oleh karena data penerima bantuan masih belum sinkron dengan penerima sesungguhnya, DPR perlu:

a. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengecek secara langsung proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat di tiap daerah, khususnya di daerah-daerah yang diketahui memiliki kendala atau masalah terkait pendistribusian bantuan tersebut;

b. Mendorong Kemensos untuk segera melakukan verifikasi dan sinkronisasi data penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut;

c. Mendorong Pemda untuk segera berkoordinasi dengan Kemensos apabila mengalami kendala dalam pendistribusian bansos, khususnya BLT BBM, agar dapat dilakukan langkah cepat sehingga bantuan tetap tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran kepada penerima manfaat;

d. Mendorong komitmen Kemensos untuk dapat menyalurkan dan mendistribusikan bansos, khususnya BLT BBM, secara optimal dan meminimalisir target penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. (LA)