Pemerintah Dorong Dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pemerintah mendorong dilakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas usai seluruh tenaga pendidik mendapatkan vaksinasi, DPR perlu:

a.    Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk tidak memaksakan penyelenggaraan PTM apabila kasus Covid-19 di daerahnya masih tinggi, dan mengingatkan pemerintah bahwa vaksinasi tidak menjamin seseorang terbebas sepenuhnya dari Covid-19, sehingga masih tetap ada peluang penularan virus saat PTM;

b.    Mendorong Pemda dan Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah dalam menyediakan sarana prasarana pendukung penerapan Prokes Covid-19 dan menjamin sekolah menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat saat kegiatan PTM;

c.    Mendorong Pemerintah dan Pemda untuk menjamin pemberian hak kepada orang tua dalam memberikan izin bagi anaknya untuk kembali belajar tatap muka, dan meminta sekolah maupun pemerintah tidak boleh memaksakan siswa mengikuti PTM apabila orangtua murid tidak menyetujui PTM;

d.    Meminta seluruh satuan pendidikan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan dalam PTM terbatas, seperti tidak membuka kantin, meniadakan kegiatan ekskul, serta PTM dilakukan secara bertahap dikhususkan untuk kelas 6, 9, dan 12 terlebih dahulu yang akan mempersiapkan ujian sekolah;

e.    Mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi agar segera terciptanya kekebalan komunitas (herd immunity), sehingga seluruh kegiatan PTM dapat pulih kembali.

(19 Maret 2021)