Skenario Keberangkatan Ibadah Haji 2026

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan dua skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 guna mengantisipasi berbagai potensi kendala logistik dan kebijakan internasional menyusul konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Skenario tersebut yakni penggunaan rute alternatif penerbangan melalui Afrika serta kemungkinan pembatalan atau penundaan keberangkatan sebagian jemaah, DPR RI perlu:

a. Meminta pemerintah memastikan kesiapan teknis dan operasional atas penggunaan rute alternatif penerbangan, termasuk aspek keselamatan penerbangan, durasi perjalanan, serta kenyamanan jemaah selama perjalanan menuju Tanah Suci;

b. Mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Agama Republik Indonesia, maskapai penerbangan, serta otoritas penerbangan internasional untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan haji apabila rute alternatif melalui Afrika harus digunakan;

c. Meminta pemerintah menyampaikan informasi yang transparan dan berkala kepada masyarakat terkait perkembangan penyelenggaraan haji tahun 2026, termasuk kemungkinan perubahan rute penerbangan atau kebijakan yang memengaruhi jadwal keberangkatan jemaah;

d. Mendorong pemerintah menyiapkan mekanisme komunikasi yang jelas dan terstruktur kepada calon jemaah haji apabila terjadi pembatasan kuota atau penundaan keberangkatan, guna meminimalkan ketidakpastian dan keresahan di masyarakat;

e. Meminta pemerintah memastikan perlindungan hak jemaah haji, termasuk kepastian pengembalian biaya atau pengalihan jadwal keberangkatan secara adil dan transparan apabila terjadi pembatalan atau penundaan keberangkatan;

f. Mendorong penguatan koordinasi diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi guna memastikan kepastian kuota, layanan, serta perlindungan bagi jemaah haji Indonesia;

g. Meminta evaluasi berkala terhadap kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 guna memastikan seluruh skenario mitigasi risiko dapat berjalan efektif serta tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi jemaah haji Indonesia.