Pengakuan Israel terhadap Somaliland

Berbagai kebijakan pendidikan nasional dinilai belum berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Lemahnya efektivitas implementasi, tata kelola, dan pengukuran kinerja kebijakan berpotensi memperlebar ketimpangan pendidikan serta menghambat pencapaian pembangunan sumber daya manusia apabila tidak segera ditangani secara sistemik, DPR perlu:  

a. Mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berbasis bukti atas seluruh kebijakan prioritas pendidikan, termasuk asesmen pembelajaran, kurikulum, dan program intervensi sekolah, dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur dan berdampak langsung pada peningkatan mutu belajar; 

b. Memastikan bahwa pemerintah menyusun penyesuaian regulasi teknis pelaksanaan kebijakan pendidikan agar lebih sederhana, konsisten, dan mudah diterapkan oleh satuan pendidikan, serta meminimalkan beban administratif guru dan kepala sekolah; 

c. Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat integrasi dan pemutakhiran data pendidikan nasional, mencakup data peserta didik, pendidik, sarana prasarana, dan pembiayaan, sebagai dasar perencanaan kebijakan, penganggaran, dan penyaluran program yang tepat sasaran; 

d. Menyampaikan bahwa DPR RI memandang perlu penguatan aspek pelayanan publik di sektor pendidikan, khususnya dalam penyaluran bantuan pendidikan, rekrutmen dan distribusi guru, serta layanan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat; 

e. Mendorong Kementerian terkait untuk memastikan alokasi dan pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai mandat peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada program yang berorientasi hasil (outcome-based), bukan sekadar penyerapan anggaran. 

f. Mendorong Kementerian terkait untuk memastikan pengelolaan data dan informasi kebijakan luar negeri dilakukan secara terpadu dan akuntabel, sehingga setiap keputusan dan pernyataan Indonesia berbasis analisis strategis, hukum internasional, dan kepentingan nasional jangka panjang. (GAT)