Desakan Moratorium dan Rombak Total MBG

Center of Economics and Law Studies (Celios), lembaga riset independen di Indonesia, mengungkapkan hasil evaluasi mereka terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Hasilnya, menurut Celios, MBG tidak terbukti meringankan beban ekonomi keluarga, tidak membuat anak menjadi lebih fokus dan aktif, dan lapangan pekerjaan yang hanya dinikmati segelintir masyarakat, DPR perlu: 

a. Mendorong pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menanggapi temuan Celios secara terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh dan berbasis data lapangan, bukan hanya klaim administratif; 

b. Mendorong BGN memperbaiki skema sasaran dan distribusi agar benar-benar menyasar untuk meringankan ekonomi keluarga rentan, serta agar tidak bersifat umum yang berdampak kepada kurang tepatnya sasaran; 

c. Mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan agar MBG disinergikan dengan program lain seperti bantuan sosial (bansos) pangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal, dan program kesehatan anak agar dampaknya lebih komprehensif; 

d. Mendorong pemerintah memperbaiki rantai pasok agar lapangan kerja dan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan melibatkan petani lokal, nelayan, UMKM, hingga koperasi lokal; 

e. Mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan apakah anggaran triliunan rupiah benar-benar berdampak langsung pada sasaran utama, yakni mendorong pemerataan ekonomi dan perbaikan gizi anak; 

f. DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan indikator kinerja agar tirak sekadar serapan anggaran, tetapi berbasis outcome nyata dan pemerataan ekonomi; 

g. Mendorong pemerintah untuk memastikan evaluasi kebijakan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga riset independen, bukan hanya laporan internal pemerintah.(DRL)