Marak Aduan Motormogok Setelah Mengisi Bahan bakar Minyak (BBM) di Jawa Timur

Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Surabaya, Sidoarjo Bojonegoro, Tuban, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan, DPR perlu: 

a. Mendorong pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina segera membentuk tim investigasi gabungan yang turut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat serta lembaga independen seperti Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mengambil sampel BBM dari SPBU yang dilaporkan bermasalah untuk kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar oktan, air, atau komposisi kimia lainnya yang terkandung di dalam BBM untuk memastikan penyababnya, apakah berasal dari mutu BBM, penyimpanan SPBU, atau rantai distribusi PT Pertamina; 

b. Mendorong Pemerintah menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran oleh SPBU yang menyalurkan BBM tidak sesuai standar; 

c. Mendorong PT Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat kualitas BBM buruk atau bercampur air; 

d. DPR, Kementerian ESDM, dan BPH Migas perlu meninjau ulang mekanisme pengawasan kualitas Pertalite mulai dari terminal BBM, tangki transportasi, hingga SPBU di seluruh jaringan atau rantai pasok untuk memastikan kulitas BBM yang diterima masyarakat sesuai strandar; 

e. Mendorong PT Pertamina dan BPH Migas menerapkan sistem pengawasan digital untuk mendeteksi perubahan kualitas BBM, memantau suhu dan kadar air di tangki SPBU secara real time, serta mencegah pencampuran ilegal;

f. Meminta Pemerintah dan PT Pertamina menyampaikan penjelasan resmi secara cepat dan transparan untuk meredam keresahan masyarakat, sampaikan hasil uji mutu BBM secara terbuka agar publik mengetahui fakta sebenarnya; 

g. DPR melalui Komisi XII berkomitmen meningkatkan pengawasan ketat dengan kunjungan kerja lapangan serta evaluasi pengelolaan BBM bersama mitra kerja terkait. (SKA)