Pemerintah Telah Menggelontorkan Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri terungkap, harga beras tetap naik meskipun pemerintah telah menggelontorkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Problem serupa juga terjadi pada Minyakita yang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta stok gula petani yang menumpuk akibat lemahnya serapan pasar, DPR perlu: Rekomendasi 

a. Meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk meningkatkan efektivitas distribusi beras SPHP, dengan mempercepat penyaluran hingga ke tingkat pengecer agar harga beras lebih terkendali dan tepat sasaran; 

b. Mendorong Kemendag dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk memperkuat pengawasan di lapangan terhadap distribusi Minyakita, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap HET Rp15.700/kg di tingkat konsumen; 

c. Meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama asosiasi gula dan pelaku distribusi memperluas serapan gula petani dengan mekanisme lelang yang transparan serta memperketat pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi yang merembes ke pasar konsumsi; 

d. Mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyediakan data harga dan stok bahan pokok yang real-time dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan adaptif; 

e. Meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bersinergi dengan Bulog, distributor, dan asosiasi perdagangan dalam mengawasi rantai pasok serta mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok di tingkat lokal; 

f. Mendorong Pemerintah untuk merancang strategi jangka panjang melalui penguatan cadangan pangan nasional, revitalisasi pabrik gula, dan pemberdayaan koperasi petani agar ketahanan pangan lebih berkelanjutan. (GAT)