Insentif Pajak Manufaktur Dinilai Salah Sasaran

Pemerintah kembali menaikkan anggaran insentif pajak industri manufaktur pada rancangan anggaran pendapatan dan biaya (RAPBN) 2026 yang ditetapkan Rp141,7 triliun, naik dari proyeksi tahun ini Rp 137,2 triliun. Namun, insentif yang telah diberikan belum efektif mendorong pertumbuhan pada sektor manufaktur atau sektor ini dinilai masih stagnan, DPR perlu:

a. Mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap efektivitas insentif pajak yang sudah berjalan, termasuk siapa saja penerima, sektor/subsektor mana yang paling banyak memanfaatkan, dan dampak riilnya terhadap ekspansi produksi, serapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor, serta memastikan insentif lebih difokuskan pada industri padat modal sehingga menciptakan multiplier effect yang lebih besar pada perekonomian; 

b. Mendorong pemerintah untuk mengkaji dan mencoba strategi atau skema lain dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, seperti adanya insentif investasi berbasis kinerja dengan indikator ekspor, tingkat kandungan dalam negeri, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja, sehingga insentif diharapkan lebih terarah efektif; 

c. Mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan terhadap permasalahan mendasar yang banyak dihadapi pengusaha pada sektor manufaktur, yakni kepastian hukum untuk industri, persaingan usaha, dan penguatan inovasi dan teknologi pelaku industri, serta memperkuat peran penegak hukum guna menghapus praktik premanisme dan pungutan liar yang membebani pengusaha; 

d. DPR berkomitmen melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan insentif benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan sektor, bukan sekadar “subsidi terselubung” bagi perusahaan, serta mewajibkan perusahaan penerima insentif melaporkan kinerja tahunan mereka, termasuk capaian produksi, serapan tenaga kerja, dan kontribusi ke perekonomian nasional;

e. Mendorong pemerintah juga perlu mengoptimalkan instrumen lain, seperti pembiayaan murah, subsidi riset, jaminan kredit bagi industri kecil-menengah (IKM), dan dukungan pasar ekspor; 

f. Mendorong pemerintah menyusun kebijakan industrialisasi jangka panjang yang terintegrasi dengan program hilirisasi dan peningkatan daya saing global, sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada insentif pajak. (SKA)