Varian Covid-19 Baru Stratus Mendominasi di Indonesia

Varian baru Covid-19, yakni Stratus XFG, dilaporkan mulai mendominasi kasus infeksi di Indonesia. Meski gejalanya cenderung ringan, varian ini memiliki tingkat penularan yang tinggi, dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa keberadaan varian tersebut telah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, DPR perlu: 

a. Mendorong Kemenkes untuk memperkuat sistem surveilans genomik dan memperluas cakupan deteksi dini melalui pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS), khususnya di wilayah dengan lonjakan kasus, serta berkomitmen untuk merespons hal tersebut secara cepat, terukur, dan berbasis data untuk mencegah lonjakan kasus serta memastikan kesiapan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi berbagai potensi yang muncul; 

b. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan edukasi publik secara masif tentang varian Stratus XFG tersebut, termasuk gejala, cara penularan, langkah pencegahan, hingga penanganan pertama apabila masyarakat merasa terpapar, tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat; 

c. Mendorong Kemenkes bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan ketersediaan dan efektivitas vaksin yang dapat mengantisipasi varian baru, termasuk mempercepat distribusi booster kepada kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia (lansia) dan tenaga kesehatan (nakes); 

d. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menangkal hoaks dan disinformasi terkait Covid-19 varian baru yang dapat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat; 

e. Mendorong Kemenkes untuk memastikan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), baik di pusat maupun daerah, agar menyiapkan kapasitas layanan, alat pelindung diri, dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni jika terjadi peningkatan kasus akibat varian Stratus XFG tersebut; 

f. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk mengaktifkan kembali koordinasi lintas sektor guna mitigasi, terutama menjelang masa libur panjang dan di tengah tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat di ruang publik.(DRL)