Pemerintah Dinilai Belum Efektif Dalam Menangani Kasus Lumpy Skin Disease (LSD)
Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) sekaligus Dewan Pakar Yayasan Cattle Buffalo Club (CBC) menilai Kebijakan pemerintah menangani kasus lumpy skin disease (LSD) atau dikenal dengan penyakit lato-lato dengan mengatur lalu lintas ternak belum efektif. Selain minimnya SDM yang melakukan pengawasan di lapangan, ongkos pemeriksaan klinis bagi peternak yang ternaknya belum mendapatkan vaksin karena langka juga dinilai terlalu tinggi sehingga menyulitkan peternak yang ingin menjual ternaknya antarpulau, DPR Perlu:
a. Mendorong Kementerian Pertanian memperkuat upaya pengawasan, pemeriksaan, dan pendataan dengan meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang saat ini dinilai sedikit dan tidak efektif di tempat penampungan hewan guna mengantisipasi dan mencegah meluasnya penyakit LSD ditengah tingginya lalu lintas hewan ternak jelang hari raya Idul Adha;
b. Mendorong Kementerian Pertanian meningkatkan jumlah ketersediaan dan realisasi vaksin LSD, terutama di daerah produsen hewan ternak yang mengalami surplus hewan ternak dan akan didistribusikan ke provinsi-provinsi lain guna mengupayakan pencegahan penyebaran penyakit LSD mengingat keterbatasan yang terjadi saat ini berimbas pada kerugian peternak yang ruang gerak memasarkan hewan ternaknya ke daerah terganggu khususnya jelang hari raya Idul Adha yang sesungguhnya merupakan momen singkat bagi peternak mendapatkan keuntungan atas hasil jerih payahnya;
c. Mendorong Kementerian Pertanian untuk berupaya menekan biaya pemeriksaan klinis terhadap hewan guna mendapatkan sertifikat verteriner, karantina, serta pemeriksaan fisik dan dokumen lainnya yang menjadi persyaratan lalu lintas ternak antarpulau bagi peternak sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat ongkosnya yang mahal saat ini menyulitkan peternak yang mengalami penurunan pendapatan.