Banyaknya APBN dan APBD Tidak Tepat Guna

 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak tepat guna, khususnya terkait anggaran stunting yang telah dialokasikan sebesar Rp10 miliar, namun digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, DPR perlu:

a. Mendorong pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memetakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdeteksi tidak merealisasikan APBN dan/atau APBD tepat sasaran dan tepat guna, agar dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peralihan manfaat APBN maupun APBD, khususnya terkait anggaran stunting, dan memberikan sanksi apabila diketahui peralihan anggaran tersebut dilakukan akibat kelalaian atau kesengajaan;

b. Mendorong Pimpinan K/L menjelaskan secara detail dan transparan terkait penyebab APBN maupun APBD, khususnya terkait stunting, tidak direalisasikan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan, mengingat saat ini pengentasan stunting tengah digalakkan Pemerintah guna mewujudkan generasi emas 2045 yang berkualitas dan sehat jasmani maupun rohani;

c. Mendorong K/L yang tidak mengalokasikan APBN maupun APBD tepat sasaran tersebut dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dialihkan, seperti dengan tetap memastikan program pengentasan stunting dapat dilakukan sesuai dengan target dan rencana awal yang telah disepakati, mengingat target penurunan stunting di tahun 2024 mencapai 14 persen;

d. Mendorong BPKP meningkatkan pengawasan terhadap perihal penganggaran dan realisasi APBN serta APBD di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga seluruh alokasi anggaran dalam APBN maupun APBD ke depannya dapat tepat guna dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;

e. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemda dapat mengoptimalkan anggaran yang memang telah dialokasikan untuk rapat dan perjalanan dinas tanpa harus menggunakan dana dari pos-pos anggaran lainnya, mengingat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, kesejahteraan yang merata, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs), harus diiringi dengan optimalisasi anggaran yang telah disiapkan untuk masing-masing sektor dan manfaat.