Pembebanan APBN Di Nilai Masih Berat Akibat Covid-19 dan Kondisi Geopolitik

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini cukup berat dikarenakan sejumlah hal, seperti pandemi Covid-19 yang masih belum usai dan kondisi geopolitik global menyusul perang Rusia-Ukraina, DPR perlu:

a. Mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati dalam menentukan berbagai kebijakan terkait fiskal dan moneter yang diterapkan di Indonesia, dengan memperhatikan dampak atau multiplier effect yang berpotensi muncul dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional;

b. Mendorong pemerintah memantau dan mengawasi dampak dari pandemi Covid-19 global dan kondisi geopolitik global yang berdampak pada sejumlah sektor yang berpotensi berpengaruh pada melesetnya target-target pemulihan ekonomi nasional, seperti terjadinya lonjakan harga di sektor pangan hingga energi hampir di semua negara, sehingga diharapkan pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengendalikan lonjakan harga di berbagai sektor prioritas tersebut agar tidak membebani masyarakat dan mencegah terjadinya peningkatan inflasi;

c. Menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen untuk mempertimbangkan hingga menyetujui penambahan anggaran dalam APBN 2022 yang diajukan pemerintah apabila memang diperlukan, sehingga APBN bisa menyesuaikan dengan kondisi eksternal dan pemerintah dapat memiliki elastisitas fiskal, serta melakukan penyesuaian anggaran untuk sejumlah pos anggaran guna menekan bertambahnya beban APBN apabila situasi perekonomian Indonesia terdesak dan perlu dilakukan refocusing anggaran;

d. Mendorong pemerintah memetakan sektor-sektor lainnya dalam APBN yang berpotensi terkena dampak cukup besar dari pandemi Covid-19 global dan kondisi geopolitik global, agar dapat ditentukan kebijakan yang tepat sebagai upaya untuk meminimalisir bertambahnya beban APBN;

e. Mendorong seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen mengoptimalkan penyerapan anggaran di masing-masing K/L dan daerah, sehingga meskipun beban APBN saat ini cukup berat, realisasi APBN diharapkan dapat dilalukan semaksimal mungkin, khususnya pos-pos anggaran yang berkaitan dengan pembangunan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

(27 Juni 2022)