Masih Adanya Persoalan Tata Kelola Pemerintahan

Turunnya skor pada dua indikator di aspek politik yang diukur dalam Indeks Negara Rentan (Fragile State Index/FSI) 2021 yang menunjukkan masih adanya persoalan tata kelola pemerintahan di Indonesia, yaitu ada kecenderungan melemahnya legitimasi negara dan pelayanan publik, DPR perlu:

a. Mendorong Pemerintah merespon dan menindaklanjuti penurunan indikator tersebut dengan memperbaiki kedua indikator tersebut, mengingat aspek legitimasi negara dan pelayanan publik menjadi indikator kritikal dan strategis negara;

b. Mendorong Pemerintah memperkuat aspek pemerintahan, seperti mengedepankan profesionalisme dan sistem merit dalam birokrasi, sehingga pemerintahan dapat menciptakan karakter dan budaya yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mengedepankan kepentingan publik, dan menunjukkan pemerintah yang bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan;

c. Mendorong Pemerintah memperkuat legitimasi negara dan memastikan tidak ada oligarki ekonomi dan politik yang turut mencampuri berbagai proses kebijakan publik dan keputusan Pemerintah;

d. Mendorong Pemerintah terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan penguatan legitimasi negara dan membenahi seluruh aspek, khususnya aspek politik yang mengalami penurunan, serta melakukan upaya untuk mengurangi kasus korupsi dan terorisme, memperluas kebebasan sipil, dan memperbaiki respon Pemerintah terhadap demokrasi atau artikulasi kepentingan publik dengan mengedepankan cara persuasif, dialogis, dan demokratis.

(24 Mei 2021)